yurisdiksi universal. Implementasi Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Dasar-dasar utama bagi suatu negara untuk mengklaim yurisdiksi adalah dengan mendasarkan pada alasan wilayah dan kebangsaan. yurisdiksi universal

Tujuan utama permohonan itu adalah mendorong penerapan ”yurisdiksi universal” (YU) di Indonesia sehingga pelaku pelanggaran hak. Content. Implementasi Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Pembajakan Kapal di Perairan Laut Indonesia (Sea Piracy) oleh: Aryadi, Duwi, et al. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Maka dari itu, perompakan masuk ke dalam kejahatan internasional. ” Perspektif Hukum 14, no. Yurisdiksi universal. yurisdiksi universal dan pelbagai macam yurisdiksi yang bisa timbul sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masya-rakat internasional di masa mendatang. Baca Juga: JELASKAN Mengapa Pemasaran Harus Berorientasi Pada Pelanggan, Simak Jawaban Berikut IniTINJAUAN PUSTAKA. Nevertheless in the reality its application often has been connected with state sovereignty. Spanyol ( requesting state ) dan Inggris ( requested state ) merasa berhak untuk mengadili Pinnochet berdasarkan yurisdiksi universal dimana setiap negara berhak untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan Internasional yang serius yaitu genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. PRINSIP UNIVERSAL Negara dapat melakukan yurisdiksi perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional. Respons Koalisi Masyarakat Sipil atas Penolakan Mahkamah Konstitusi Indonesia terhadap Yurisdiksi Universal. 2. Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya di mana pun juga. Menurut asas subsider, yurisdiksi universal hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. “crimes of universal interest”, sehingga setiap negara dapat menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di laut lepas, dan berhak melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah Genosida, Kejahatan perang dan kejahatan agresi. Sarif dkk, Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan, Jakarta : Kemitraan Partnership, Cet-2, 2012. Konsep yurisdiksi universal berlaku untuk menuntut kejahatan pembajakan dalam skala kejahatan internasional. UIR Law Review Volume 02, Nomor 01, April 2018 289IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL MENGENAI PEMBERANTASAN KEJAHATAN PEROMPAKAN; of 11 /11. Yurisdiksi universal dalam pengaplikasiannya memilik prinsip-prinsip dasar yang kontradiktif dengan asas-asas yurisdiksi lainnya sehingga harus dianalisis kriteria kejahatan apa saja yang masuk dalam lingkup asas universal, bagaimana selama ini asas universal diatur dalam hukum internasional, danPengadilan di negara-negara itu mempunyai alasan untuk menjalankan yurisdiksi universal karena selama puluhan tahun pemerintah Indonesia tidak mau dan mampu untuk menyelesaikan secara adil kasus kejahatan berat HAM tersebut. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengombinasikan pendekatan peraturan perundang. Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah tindak pidana yang berada dibawah yurisdiksi semua negara dimana pun tindakan itu dilakukan. Yurisdiksi universal hanya berlaku bagi kejahatan internasional. Ketika suatu negara berdiri, secara langsung negara tersebut akan dilekati oleh kedaulatan. nasionalitas pasif. Luas dan tersebarnya potensi locus delicti dalam tindak pidana siber akan menimbulkan masalah berkaitan dengan prinsip yurisdiksi atau terjadi konflik yurisdiksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum internasional mengenai penerapan yurisdiksi dalam kasus perompakan di laut lepas dengan menganalisa kasus Kapal Sinar Kudus MV. Negara tidak boleh melaksanakan wewenangnya (yurisdiksi) di wilayah negara lain (Martin Dixon, 1990). HI menetapkan bahwa terhadap peristiwa seperti ini tunduk pada yurisdiksi semua negara didunia (sifatnya universal). Pada 20 Juli 2016, Zakaria Yacoob, hakim ketua Mahkamah Rakyat Internasional untuk kasus 1965 (IPT 1965), di Cape Town, Afrika Selatan, membacakan putusan IPT atas perkara kejahatan HAM yang terjadi pada 1965 sampai 1970 di. Berlakunya yurisdiksi universal atas penjahat perang diatur dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perbaikan keadaan mereka yang luka,sakit dan korban karam,tawanan perang dan perlindungan penduduk sipil. Yurisdiksi suatu negara sebagaimana kita ketahui selama ini, dapat dikembangkan dan dipergunakan di dunia tanpa batas. Semua negara memiliki hak untuk menangkap ikan, navigasi, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa, serta melakukan penelitian ilmiah di perairan internasional. This study looks at piracy itself which changes over time and the effectiveness of universal jurisdiction in minimizing back piracy that. Yurisdiksi juga merupakan suatu bentuk. pelaku dari suatu peristiwa hukum, tetapi juga berdasarkan sifat dan coraknya sendiri;Yurisdiksi dalam penegakan hokum terhadap tindak pidana siber didasari UU tersebut sebatas yurisdiksi ekstrateritorial, bukan universal. Yurisdiksi universal JAWABAN No 2. 2. Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal Berdasarkan prinsip ini, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan di mana pun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Permohonan pengujian Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang diajukan beberapa pegiat hak asasi manusia di Mahkamah Konstitusi telah menjadi perhatian banyak pihak di dalam maupun luar negeri. Match case Limit results 1 per page. Yurisdiksi atas bajak laut “Jure gentium” itu juga diatur dalam Konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1982. 1. Frase “setiap negara” mengarah hanya padanegara yang merasa bertanggung jawab untuk turut serta secara aktif menyelamatkan masyarakat internasional dari bahaya yang. HI menetapkan bahwa terhadap peristiwa seperti ini tunduk pada yurisdiksi semua negara didunia (sifatnya universal). Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Terhadap Modern Piracy Jure Gentium. Pada penjelasan Pasal 2 UU No. 16 Sefriani, Hukum Internasional, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. Menurut Diplomat senior itu yuridiksi universal merupakan kewenangan negara menerapkan yurisdiksi hukum pidananya secara ekstrateritorial terhadap kejahatan tertentu yang oleh masyarakat dunia anggap sebagai musuh bersama umat manusia (public enemy). Abstrak Artikel ini mengulas hubungan antara prinsip yurisdiksi universal dan komplementaritas serta kesulitan dalam implementasinya. Ekstradisi 4. yurisdiksi Dalam HI Revisi | PDF - Scribd. Asas universal, jika perbuatan pekerja migran Indonesia melakukan perbuatan dalam Pasal 4 ke-2 dan ke-4 KUHP sebagaimana disebutkan sebelumnya. Abstract. pendaftar pesawat terbang. 4. ataupun bisa mengeksplorasi, melakukan . Mohon jawabannya. Hukum Internasional memberikan kewenangan melalui Pasal 101 Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau Menurut asas subsider, yurisdiksi universal hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. BAB III PEMBAHASAN - Universitas Kristen Satya WacanaAlasan untuk memasukkan pembajakan dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat dilihat secara teoritis sesuai dengan Statuta Roma 1998. . “Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi pidana yang semata-mata didasar- kan pada sifat kejahatan, tanpa memperhatikan di mana kejahatan itu dil- akukan, kewarganegaraan tersangka atau terpidana. 2) Setiap Negara yang ingin melaksanakan yurisdiksi universal tidak perlu mempertimbangkan siapa dan. Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu segera menyelesaikan kasus ini dengan mengadili para pelakunya atau. This study aims to analyze the relevance of the approach. Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun. Menurutnya, yurisdiksi universal memiliki landasan hukum yang sangat baik dan kokoh di dalam hukum Internasional dan di negara-negara ASEAN sudah menerima validitas dan kesahihan dan pentingnya yurisdiksi universal. Prinsip Universal. yurisdiksi ICC adalah kejahatan HAM berat yang dilakukan setelah lahirnya Traktat Roma pada 1 juli 2002. Tidak ada imunitas fungsional yang dinikmati pelaku yang merupakan agen negara, baik de jure maupun de. Abstraksi. Yurisdiksi Universal 1. “Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia. id: IOS2118. Pembajakan adalah kejahatan serius, kejahatan (klasik) hukum kebiasaan internasional dan kejahatan (asli) yurisdiksi universal (Kontorovich, 2004). dapat menikmati inviolibility dan immunity terhadap yurisdiksi negara lain, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun administratif. yurisdiksi bajak laut sesuai dengan hukum nasionalnya (UNCLOS Pasal 101). 5. 2, Oktober 2017 | 3 3 internasional. 11 Berdasarkan prinsip itu, setiap negara memiliki yurisdiksi untuk menuntut para pelanggar hukum asing yang melakukan di mana saja, terlepas dari kebangsaan tersangka atau korban. Contoh lain, Israel di tahun 1972 membuat peraturan perundangan yang memberikan yurisdiksi kepada pengadilan Israel untuk mengadili setiap orang yang melakukan kejahatan di luar negeri yang mengancam keamanan, ekonomi, transportasi. sanaan Yurisdiksi Universal Usaha untuk mendukung penerapan yurisdiksi universal dengan menyusun prinsip-prinsip yurisdiksi universal telah banyak dilakukan oleh para pakar hukum internasional, LSM internasional. Namun. Yurisdiksi Ekstra Teritorial kewenangan suatu negara yang diberikan oleh hukum interntional untuk melaksanakan kedaulatannya diwilayah yang tidak termasuk yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi kuasai teritorialnya. 3. Dalam penelitian ini penulis mengangkat persoalan mengenai konflik norma mengenai penegakan hukum pidana internasional dalam konteks yurisdiksi universal terkhusus ketika terjadinya kejahatan pidana internasional yaitu genosida yang berkedudukan sebagai norma jus cogens. KONFLIK YURISDIKSI DALAM SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK. ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial. penuntutan terhadap orang yang diduga . Menurut asas subsider, yurisdiksi universal hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Sebutkan bentuk-bentuk kerja sama masalah penerapan yurisdiksi dalam Hukum Internasional! Bentuk-bentuk kerja sama masalah penerapan yurisdiksi yang dikenal dalam Hukum Internasional, di antaranya, ekstradisi, pertukaran tahanan, pemindahan narapidana, bantuan timbal balik dalam masalah pidana. kepala negara atau pemerintah X perwakilan diplomatik. adalah yurisdiksi pengadilan negara . This case is handled by The Universal StateNegara tidak akan menjalankan yurisdiksi atas peristiwa, orang dan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara tersebut (Starke, 1989). Warga Lebanon dan Palestina meneriakkan yel-yel serta mengibarkan bendera, dalam demo yang diadakan Hezbollah untuk menunjukkan solidaritas dengan orang-orang Palestina, di Beirut,. Pasal ini sejalan dengan yurisdiksi universal yang melekat terhadap kejahatan perompakan, sehingga hal ini semakin memperkuat landasan bagi negara pihak ketiga untuk melakukan penuntutan dan menerapkan yurisdiksinya atas kasus-kasus perompakan. Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal ini adalah tindak pidana yang yang berada dalam di bawah yurisdiksi semua negara dimanapun tindak pidana itu dilakukan. • Prinsip Universal Berdasarkan prinsip ini setiap Negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. 239) 55. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau wewenang yang berasal dari kekuasaan yang diberikan Negara, untuk dapat menyelesaikan konflik yang warga negara mungkin telah menggunakan undang-undang sebagai alat tekanan sehingga dipatuhi oleh apa yang ditentukan oleh hakim. Berdasarkan prinsip ini Negara memiliki yurisdiksi terhadap warganya yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan orang asing di luar negeri. Dalam yurisdiksi universal modern, asas yurisdiksi universal dapat digunakan untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan internasional yang sangat serius sehingga tidak ada lagi tempat di mana pelaku kejahatan tersebut berlindung sehingga ia tidak dapat diadili dan dihukum sesuai dengan kejahatannya. 16 Sefriani, Hukum Internasional, Edisi Pertama, Jakarta:. Berdasarkan yurisdiksi universal jika ditinjau dari segi hukum internasional, berarti bahwa setiap negara berhak, berkuasa, ataupun berwenang untuk mengadili sipelaku, tanpa memandang siapapun para korbannya dan tanpa memandang dimanapun tenpat peristiwa itu terjadi, serta kapan terjadinya (berarti mengenyampingkan asas kadaluarsa). Yurisdiksi Personal Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya dimana pun juga. Yurisdiksi universal juga merupakan yurisdiksi yang bersifat unik dengan karakteristik. 1 Januari - April 2014 yurisdiksi Internasional Penanggulangan. 12. 2. “Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal Mengenai Pemberantasan Kejahatan Perompakan Laut Di Wilayah Indonesia. yurisdiksi teritorial 2. Salah satu instrumen penegakan hukum internasional adalah. R. ilan diplomatik dan perwakilan konsuler dari sesuatu negara khususnya yang menyangkut yuisdiksi sesuatu negara terhädap v„arganegaranya di negara lain. Yurisdiksi Hukum internasional : Abstrak: Buku ini merupakan buku mengenai penerapan Yurisdiksi Universal bertujuan untuk menilai pelaksanaan Yurisdiksi Universal dalam. Terdapat karakteristik prinsip yurisdiksi universal, sebagai berikut; 1. Namun perompakan dan perampokan laut masih menjadi isu yang tidak terselesaikan. Pengadilan Israel memutuskan bahwa penangkapan Eichmann oleh agen-agen Israel dari wilayah Argentina hanya melanggar kedaulatan. Misalnya: kejahatan pembajakan (perompakan) di laut dan kejahatan perang. 15. Penerapan yuridiksi universal ini dilakukan tanpa dikaitkan kewarganegaraan. Penerapan yurisdiksi universal terhadap pelaku kejahatan internasional merupakan masalah yang unik dan tidak mudah untuk dilaksanakan dalam hukum internasional. organisasi internasional di suatu negara. Kedua belah pihak bersepakat (kecuali Sipadan dan Ligitan diberlakukan. “Penindakan Terhadap Perompakan di Selat Malaka oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. 12 Atas dasar ini, klaim suatu negara terhadapPermasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai yurisdiksi negara mana yang dapat diterapkan terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada kapal Brahma dan kapal Anand di Filipina serta pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia terhadap pembajakan kapal berbendera Indonesia dan penculikan warga negara Indonesia di perairan Filipina. Nama : Grace Ayu Prabandari NIM : 11010113130468 Kelas : CONTOH KASUS PENERAPAN YURISDIKSI Contoh kasus Ambalat Persoalan klaim diketahui setelah pada tahun 1967 dilakukan pertemuan teknis pertama kali mengenai hukum laut antara indonesia dan Malaysia. Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal ini adalah tindak pidana yang yang berada dalam di bawah yurisdiksi semua negara dimanapun tindak pidana itu dilakukan. Tetapi pada pelaksanaannya hal ini terbentur dengan kedaulatan suatu negara. Yurisdiksi Universal 1. 11 Desember, Gambia memaparkan kasusnya di ICJ dengan menunjuk. Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. Kesimpulan Artikel ini menunjukkan bahwa konsep asas subsider bisa dibentuk dengan lima syarat yaitu, pemenuhan asas ‘ universality plus’ dan ‘ conditional universality’ ;. HI menetapkan bahwa terhadap peristiwa seperti ini tunduk pada yurisdiksi semua negara didunia (sifatnya universal). 8182019 4. Sharon digugat ke pengadilan Belgia oleh para korban peristiwa Sabra Shatila-Lebanon (1982). Prinsip Yurisdiksi Universal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan. Prinsip jurisdiction to prevent (pre-emptive. 3. Frase “setiap negara” mengarah. nasionalitas aktif dan b. Setiap Negara berhak untuk melaksanakan yurisdiksi universal. 10 No. [25] Lebih jelas Malcolm N. Pengertian Yurisdiksi Definisi Negara dalam Hukum. Secara keseluruhan di dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan adanya yurisdiksi universal dari setiap negara untuk menindak pembajakan yang terjadi di laut lepas. Universality Principle/Kejahatan universal Dasar pengenaan yurisdiksi ini adalah ketika suatu negara menahan seseorang yang diduga menurut hukum internasional telah melakukan kejahatan internasional. Meskipun demikian, negara-negara lain yang ingin menuntut Yurisdiksi dalam menegakkan piracy yang diakui dalam hukum internasional adalah yurisdiksi universal. Yurisdiksi menurut prinsip-prinsip universal. IMPLEMENTASI PRINSIP YURISDIKSI UNIVERSAL. Penerapan yuridiksi universal ini dilakukan tanpa dikaitkan kewarganegaraan. Organisasi Internasional. Pelaksanaan yurisdiksi universal hanya pada kejahatan-kejahatan internasional. Yurisdiksi universal terhadap perompak telah diterima cukup lama oleh hukum internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan. Prinsip yurisdiksi universal dapat digunakan oleh suatu negara dalam memberantas piracy ini, hal tersebut telah ditegaskan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) dan Indonesia telah meratifikasinya. Yurisdiksi ini muncul bila seseorang melakukan tindakan yang termasuk kategori musuh setiap umat manusia. Negara-negara kontinental menerapkan prinsip ini secara luas, dimana negara memiliki yurisdiksi terhadap setiap. Asas Teritorial dalam Hukum Pidana. Setiap negara mempunyai yurisdiksi terhadap tindak kejahatan yang dapat mengancam masyarakat internasional. Show all Recent Browse by year Browse by volume About. Related: Contoh dan Analisis Terhadap Kasus Hukum Pidana Internasional. 239) 55. 4. HI menetapkan bahwa terhadap peristiwa seperti ini tunduk pada yurisdiksi semua negara didunia (sifatnya universal). Yurisdiksi universal, menetapkan bahwa setiap negara mempunyai yurisdiksi atas kejahatan jure gentium, kejahatan terhadap umat orang yang diakui secara universal, seperti pembajakan (hijacking), perompakan (piracy), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), kejahatan perang (war crime). Kejahatan internasional yang umum diakui, misal: kejahatan bajak laut “jure gentium”, dan penjahat perang. Setiap negara dapat menahan dan menghukum setiap tindakan pembajakan di laut. nasionalitas pasif. 1, Jakarta, 2013. Padahal masyarakat internasional Terminologi Yurisdiksi akan sangat berkaitan dengan kedaulatan dan kewenangan negara-negara. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif bersifat preskriptif melalui. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berupa penelitian tentang penerapan hukum. Yurisdiksi berasal dari bahasa Inggris yaitu “Jurisdiktion” yang dikutip atau diadopsi dari bahasa Latin yaitu Yurisdiktio. Yurisdiksi Universal Yurisdiksi universal adalah yurisdiksi dimana setiap negara dimungkinkan untuk memiliki kewenangan atas kejahatan yang semata-mata karena sifat dari kejahatan tersebut tanpa memperhatikan apakah terdapat hubungan antara yurisdiksi territorial dan personal dari kejahatan tersebut 61 c. Perairan internasional (laut lepas) bukan milik yurisdiksi negara manapun, yang dikenal dengan doktrin 'mare liberum'. Konsep yurisdiksi universal berlaku untuk menuntut kejahatan pembajakan dalam skala kejahatan internasional. pembatasan yurisdiksi universal , yaitu apabila menyangkut prinsip double jeopardy b ahwa seseorang tidak bisa diad ili untuk suat u . Asas-asas Ekstradisi 4. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum internasional mengenai penerapan yurisdiksi dalam kasus perompakan di laut lepas dengan menganalisa kasus Kapal Sinar Kudus MV. Yurisdiksi temporal adalah kewenangan Mahkamah sebagaimana dimuat dan diatur dalam Pasal (1) dan (2) Statuta Roma tahun 1998 yang menyatakan bahwa Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya Statuta ini. Yang dikur dengan ketentuan hukum yang berlaku Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yakni dengan mengkaji dokumen, buku, tulisan dan. Pada Agustus 2017, lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri dari Rakhine dan mengungsi ke Bangladesh. TUANKOTTA, 031141082 (2013) KONFLIK YURISDIKSI DALAM SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK. 2. Pemerintah Indonesia diharapkan mengadopsi instrumen Statuta Roma yang. Lebih lanjut, Gufroni menyampaikan bahwa dengan yurisdiksi universal, kita bisa menyeret pelaku pelanggaran HAM Ketika mereka masuk teritori Indonesia. akan menghasilkan prinsip-prinsip baru dalam mengatur dunia maya, seperti Prinsip Yurisdiksi untuk Mencegah dan Prinsip Perlindungan Aktif. 3. 40 Dian Khoreanita Pratiwi, Pelaksanaan Prinsip Yurisdiksi Universal. Yang dikur dengan ketentuan hukum yang berlaku Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan yakni dengan mengkaji dokumen, buku, tulisan dan. 2. Human Rights, menyatakan bahwa (Y ordan, 2013:165) 7. , & Mangku, D. Pada 12 Februari 2003 Supreme Court Belgia memutuskan bahwa perkara Ariel Sharon dapat diteruskan untuk diadili di pengadilan Belgia segera setelah ia tak lagi menjabat PM Israel. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berupa penelitian tentang penerapan hukum.